Menkopolkam Pastikan Tindak Tegas Penyusup Biang Onar Penyampaian Aspirasi

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago membantah kabar adanya penyekatan di pintu masuk Jakarta terkait aksi penyampaian aspirasi. Pemerintah menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan aspirasi, namun aparat tetap menindak tegas pihak yang berniat memicu kerusuhan.

"Penyekatan itu tidak ada. Silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, terus bergabung di sini ada," kata Djamari, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Kepolisian dan TNI memberikan ruang seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat maupun perorangan yang ingin bergabung dalam barisan penyampaian pendapat. Aparat dipastikan tidak menerapkan pelarangan atau pembatasan akses masuk ke wilayah Ibu Kota bagi para penyampai aspirasi.

Penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar titik aksi murni merupakan bentuk rekayasa lalu lintas guna menyeimbangkan hak seluruh warga. Langkah strategis ini diambil agar roda perekonomian dan aktivitas keseharian masyarakat umum tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

"Pengaturan lalu lintas itu untuk memudahkan. Masyarakat kita yang tidak menyampaikan aspirasi juga harus kita lindungi supaya kebutuhan mereka tetap lancar," ujar Djamari.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati

Di balik jaminan kebebasan berekspresi tersebut, Djamari menyebut aparat keamanan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyusupan kelompok perusuh. Petugas gabungan bahkan telah melakukan tindakan preventif dengan mengamankan sejumlah oknum sejak Rabu malam, 26 Agustus 2026.

"Kapolda (Komjen Pol Asep Edi Suheri) menyampaikan kepada saya dari sejak tadi malam itu dilakukan dan ada beberapa orang yang sudah kita periksa dan kita tahan untuk sementara untuk tidak ikut," ungkap Djamari.

Pengamanan ekstra ini menjadi krusial mengingat gelombang penyampaian pendapat tidak hanya terpusat di kawasan ibu kota. Aparat terus memantau pergerakan massa secara nasional agar situasi keamanan dalam negeri tetap terkendali.