Streaming 
Ketiga terdakwa kasus suap fee proyek korupsi di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong saat mendengarkan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu membacakan vonis di Kota Bengkulu, Rabu (19/8/2026). ANTARA/Anggi Mayasari.
3 Kontraktor Suap Proyek Rejang Lebong Divonis 2 Tahun Penjara
Anggi Tondi Martaon • 19 August 2026 16:12
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis terhadap tiga kontraktor pada kasus suap fee proyek korupsi di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Mereka dihukum dua tahun penjara.
Ketiga terdakwa yaitu Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Saran, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Mereka juga divonis denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara.
"Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan uang dan barang kepada mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari melalui mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo, untuk memperoleh paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025–2026," kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Syah Ade Mori dikutip dari Antara, Rabu, 19 Agustus 2026.
Kemudian, ketiga terdakwa tetap menjalani masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana yang dijatuhkan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga terdakwa yang merupakan kontraktor terkait kasus operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap fee proyek korupsi di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari penjara.
Ilustrasi. Foto: MI.
"Kita sudah ikuti bersama tuntutan kepada tiga terdakwa, mereka kita tuntut sama karena kaitannya dengan pertimbangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong sama, dan objek nya hampir sama, dengan saksi yang sama dan barang bukti yang sama sehingga kita samakan semua untuk pidana penjara dua tahun dengan denda Rp100 juta subsider 60 hari," kata JPU KPK RI Dian Hamisena.
Sementara itu, hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan, untuk hal yang meringankan belum pernah dihukum dan ketiga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
Menurut JPU KPK, ketiga terdakwa melanggar dakwaan kesatu sebagaimana Pasal 605 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal VII angka 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.