Bawaslu Harus Tegur Iriana

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta merespons salam dua jari yang dilakukan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Bawaslu harus menegur Iriana.

"Bawaslu harus tetap memberikan teguran kepada istri pejabat bahwa ketika ikut serta dalam kampanye haram hukumnya menggunakan fasilitas negara," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati kepada Media Indonesia, Kamis, 25 Januari 2024.

Hal itu disampaikan Neni karena tak ada aturan secara eksplisit melarang seorang ibu negara berkampanye dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Jika dibiarkan, kejadian tersebut dikhawatirkan bakal terulang.

"Jika didiamkan, maka berbagai cara akan terus dilakukan," ungkap dia.
 

Baca juga: PDIP Tak Kaget soal Pernyataan Jokowi Boleh Berpihak

Selain itu, Neni menilai Jokowi dan istrinya sudah jauh dari sikap negarawan yang harusnya mementingkan kepentingan rakyat. Justru, sambungnya, yang terlihat jelas adalah upaya untuk mementingkan keluarga. 

Hal itu diperparah dengan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu. 

Bagi Neni, Bawaslu harusnya dapat memberikan teguran kepada Jokowi. Sebab, sudah tidak ragu atas netralitas presiden. 

"Siapa yang menjamin tidak menggunakan fasilitas negara? Fakta terlihat nyata ketika berbagai program kementrian saja dikapitalisasi untuk kemenangan anaknya," tandas Neni.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan, ibu negara tidak dilarang melakukan kampanye. Sebab, ibu negara bukan termasuk pejabat negara. 

Hasyim juga mengatakan bahwa Jokowi hanya menyampaikan apa yang termaktub dalam UU Pemilu soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Hasyim enggan berkomentar saat ditanya etis tidaknya seorang Presiden menyampaikan hal tersebut. 

Terkait pengawasan presiden dan pejabat negara seperti menteri selama kampanye, Hasyim menyebut hal itu merupakan kewenangan Bawaslu. "Soal pengawasan penegakan aturan silakan koordinasi ke Bawaslu," pungkas Hasyim.