DKPP Temukan Penyelenggara Pemilu Tak Netral dan Anggota Partai

Jakarta: Penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu ditemukan tidak netral selama Pemilu dan Pilkada 2024. Temuan ini disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan fakta-fakta persidangan beberapa perkara yang diperiksa. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, memang kami mendapatkan beberapa fakta, misalnya ada interaksi penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yang kemudian dari interaksi itu memengaruhi perilaku mereka untuk melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu," kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Ratna mengatakan penyelenggara pemilu yang tidak netral dikenakan sanksi pemberhentian. Sebab, tindakannya memberikan keuntungan sejumlah pihak untuk mendapatkan kursi dalam pemilu.

"Dalam interaksi itu biasanya dilakukan juga karena ada imbalan berupa uang yang jumlahnya bervariasi," kata dia.
 

Baca Juga:  DKPP Terima 790 Pengaduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 2024

Selain itu, Ratna mengatakan pihaknya menemukan penyelenggara pemilu yang masih tercatat sebagai anggota partai politik. Dia mengatakan ada penyelenggara pemilu yang menjadi calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten yang tercatat dalam daftar calon tetap (DCT) 2024 maupun DCT 2019.

"Kemudian ada yang pengurus partai politik, dan itu bisa kami buktikan melalui alat-alat bukti yang disertakan dalam persidangan," kata dia.

Ratna mengatakan permasalahan netralitas penyelenggara pemilu terletak pada proses seleksi. Menurut dia, perlu dilakukan evaluasi ke depan bagaimana proses seleksi harus mengalami perbaikan, sehingga ketidaknetralan penyelenggara pemilu tak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang.