Said Abdullah: Pilkada Lewat DPRD Membengkokkan Aspirasi Rakyat

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengkritisi wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. Ia menilai langkah tersebut berisiko mengabaikan kehendak masyarakat di daerah.

"Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Desember 2025.
 

Menurut Said, esensi dari Pilkada langsung adalah keterlibatan rakyat secara utuh dalam menentukan pemimpinnya. Jika hak tersebut ditarik ke legislatif, ada celah besar terjadinya ketidakselarasan antara kepentingan rakyat dan elite politik.

Said memperingatkan agar pengambil kebijakan tidak terjebak dalam selera politik sesaat. Ia menilai alasan biaya politik tinggi yang kerap dijadikan pembenaran untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD sebagai sebuah kesimpulan yang melompat (jumping conclusion).

"Kita jangan membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat. Kajian mendalam diperlukan agar kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas," tegas Said.

Sebagai solusi atas persoalan ongkos politik yang mahal, Said menawarkan penguatan sistem penegakan hukum ketimbang mengubah mekanisme pemilihan. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengusulkan pembentukan criminal justice system khusus pemilu untuk memberantas politik uang secara radikal.


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah. Foto: Dok. Istimewa.

"Kita berbusa-busa menyampaikan biaya pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakan hukumnya. Kita perlu perkuat Bawaslu dengan penyidik independen, bahkan melibatkan KPK khusus dalam penanganan politik uang," lanjut Said.

Said juga mengusulkan adanya peradilan ad hoc di setiap daerah guna memberikan efek jera bagi pemberi maupun penerima suap politik. Dengan penegakan hukum yang tegas hingga pembatalan pencalonan kandidat, ia optimistis biaya Pilkada bisa ditekan tanpa harus merampas hak pilih langsung rakyat.

"Kuncinya adalah komitmen bersama untuk membangun demokrasi di daerah, bukan dengan memangkas partisipasi langsung masyarakat," pungkas Said.