Fakta-fakta Retreat Kepala Daerah, dari Dibiayai APBD dan Kemendagri jadi Full Gunakan APBN

Jakarta: Retreat untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 menjadi sorotan publik setelah terungkap beberapa fakta menarik terkait penyelenggaraan dan pembiayaannya, dari awalnya ditanggung cost sharing antara APBD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sampai dugaan dipungut kader Gerindra yang merupakan partai Pak Presiden Prabowo Subianto.

Berikut adalah rangkuman informasi berdasarkan dokumen resmi yang tersedia hingga Minggu, 16 Februari 2025.
 

Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

Retreat ini dirancang untuk meningkatkan orientasi kepemimpinan kepala daerah. Mengutip Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ dari Menteri Dalam Negeri, kegiatan ini berlangsung selama delapan hari di Glamping Borobudur International Golf, Kota Magelang.

Proses kegiatan dilanjutkan dengan paparan rencana aksi di Jakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Kegiatan dibagi menjadi dua angkatan:

1. Angkatan I dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025.

2. Angkatan II akan diinformasikan jadwalnya setelah Angkatan I selesai.

Kepala daerah yang mengikuti kegiatan diwajibkan membawa perlengkapan seperti tenda dan pakaian khusus, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran yang dikeluarkan pada 13 Februari 2025.
 

Pembiayaan Awalnya Dibebankan pada APBD dan Kemendagri

Pada awalnya, retreat ini direncanakan menggunakan skema cost sharing, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran tersebut. Pembiayaan dibagi sebagai berikut:

1. Biaya orientasi selama delapan hari di Magelang berasal dari DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Tahun Anggaran 2025.

2. Biaya tambahan yang dibebankan kepada APBD meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi sebesar Rp2.750.000 per kepala daerah, yang awalnya ditransfer ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia.
• Transportasi dari daerah ke Magelang pulang-pergi.
• Pakaian dinas lapangan (PDL) dan perlengkapannya.
• Pakaian olahraga berupa kaos putih dan celana training hitam.
• Pakaian resmi berupa kemeja putih, batik/tenun daerah, dan sepatu hitam formal.
• Obat-obatan pribadi.

Pembayaran awal untuk akomodasi dan konsumsi menuai kritik, terutama setelah diketahui bahwa perusahaan penerima pembayaran, PT Lembah Tidar Indonesia di Magelang Selatan, terkait dengan seorang politikus aktif. 

Data dari Ditjen AHU menunjukkan bahwa pemilik manfaat perusahaan ini adalah Heru Irawanto, seorang politikus dari Partai Gerindra.

Total beban biaya yang diproyeksikan untuk seluruh kepala daerah juga dinilai signifikan, memicu kekhawatiran akan potensi membebani anggaran daerah yang terbatas.
 

Perubahan Skema Pembiayaan Menjadi Full APBN

Setelah muncul kritik terkait pembebanan biaya kepada APBD, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran baru dengan nomor 200.5/692/SJ pada 13 Februari 2025. Dalam surat ini ditegaskan bahwa seluruh pembiayaan retreat kepala daerah akan ditanggung melalui APBN, khususnya dari DIPA Kemendagri.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dari aspirasi daerah terkait model Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah yang sebelumnya diterapkan.

Ia menegaskan, “Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian.”

Selain itu, biaya yang sudah terlanjur ditransfer oleh kepala daerah akan dikembalikan sepenuhnya, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi konflik kepentingan.
 

Baca Juga: Apa Itu Retreat? Kegiatan yang Bakal Diikuti Kepala Daerah Seperti Menteri Sebelum Dilantik

 

Diduga Dipungut Politikus Gerindra

Gambar: Terduga Pengelola PT Limbah Tidar. (X/@masherdwani)

Pembebanan biaya kepada APBD sebelumnya memicu kritik, terutama karena dianggap memberatkan anggaran daerah. Beberapa pihak juga mempertanyakan keterlibatan PT Lembah Tidar Indonesia, mengingat perusahaan ini diduga dimiliki oleh seorang politisi aktif dari Gerindra. Isu ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan.

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat pada Jumat 14 Februari 2025, membantah klaim ini.

"Ndak, itu hanya yang mengelola. Itu negara, bukan dikelola Gerindra," ujar Prasetyo.

Mensesneg juga memastikan bahwa tidak ada aliran dana pribadi kepala daerah ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia, mengingat seluruh pembiayaan telah dialihkan menggunakan APBN yang dikelola oleh Kemendagri.
 

Berbeda dengan Kabinet Merah Putih yang Dibiayai Presiden

Berbeda dengan retreat sebelumnya, Retreat Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan dari 24 hingga 27 Oktober 2024, berdasarkan pernyataan resmi Istana Negara pada Februari 2025, semua biaya kegiatan tersebut ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana pribadi.

"Menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," ujar Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin, 28 Oktober 2024.

Tindakan ini menuai pujian dari berbagai kalangan, yang melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral presiden terhadap jajaran kabinetnya.

Berbeda dengan retreat kepala daerah yang sempat menimbulkan kontroversi terkait pembiayaan dari APBN menjelang efisiensi anggaran.

Semua dokumen tersebut diunggah melalui platform daring resmi milik Kemendagri.

Retreat kepala daerah tahun 2025 merupakan upaya untuk memperkuat kepemimpinan di tingkat daerah. Meski sempat diwarnai kontroversi, langkah-langkah perbaikan yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini.