Politik Harus Dijalankan dengan Etika

Jakarta: Pejabat negara diminta menjalankan politik dengan etika. Sehingga, perbuatan dan pernyataan yang disampaikan tidak menimbulkan polemik.

“Demokrasi hanya sehat bila hukum ditegakkan, politik dijalankan dengan etika, masyarakat dijaga dengan keteladanan, dan adat istiadat dihormati sebagai penuntun moral,” kata Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI 2024–2026, Rifyan Ridwan Saleh, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 September 2025.

Hal itu disampaikan Rifyan merespons pernyataan anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral di media sosial karena mengaku merampok uang. Pernyataan itu dianggap mencederai kehormatan lembaga legislatif dan melukai hati masyarakat. 

“Pengakuan itu, meskipun mungkin dianggap guyonan, tidak boleh dibiarkan," ungkap Rifyan.

Dia menilai pernyataan tersebut adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sehingga, dinilai menimbulkan luka sosial. 

Ilustrasi komunikasi publik. Foto: MI.

“Rakyat sedang berjuang di tengah tekanan ekonomi, lalu mendengar wakilnya mengaku merampok uang," sebut Rifyan.

Rifyan menilai pernyataan tersebut berdampak buruk terhadap citra lembaga legislatif. Salah satunya, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap DPRD. 

"Kepercayaan adalah fondasi relasi sosial-politik, bila runtuh maka yang lahir adalah apatisme,” tegas Rifyan.

Ia menegaskan, partai politik pengusung harus mengambil langkah tegas sesuai kode etik. Sedangkan DPRD Gorontalo diminta tidak boleh berdiam diri.