Moratorium PMI ke Wilayah Konflik Perlu Disertai Mitigasi Komprehensif

Jakarta: Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah didorong dipertimbangkan secara matang. Khususnya menyiapkan opsi alternatif lokasi penempatan agar peluang kerja masyarakat tidak tertutup akibat kebijakan tersebut.

“Jika moratorium diberlakukan, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penempatan di negara yang lebih aman, sehingga peluang kerja bagi masyarakat tetap terbuka,” ujar anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.
 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin sebelumnya membuka peluang moratorium sebagai antisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Berdasarkan data Kementerian P2MI, saat ini terdapat sekitar 20 ribu PMI yang tersebar di wilayah berisiko, mulai dari kawasan perbatasan Turki hingga Uni Emirat Arab.

Netty mengingatkan bahwa setiap kebijakan moratorium harus dibarengi dengan solusi bagi calon pekerja yang terdampak. Pemerintah diharapkan tidak hanya menutup akses ke wilayah rawan, tetapi juga aktif mencari pasar kerja baru di negara-negara yang memiliki stabilitas keamanan lebih baik.

“Keselamatan pekerja migran harus menjadi pertimbangan utama. Dalam situasi konflik, risiko yang dihadapi tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis,” imbaunya.

Dia menggarisbawahi pentingnya kesiapan fasilitas evakuasi. Menurutnya, layanan pendampingan psikologis dan kemudahan akses kepulangan harus menjadi paket lengkap dalam strategi perlindungan PMI saat ini.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik yang tidak menentu, Netty mendorong Kementerian P2MI untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan setiap pemetaan kawasan risiko dilakukan secara akurat sebelum mengambil keputusan cooling down atau penghentian penempatan.

“Langkah evakuasi, pendampingan, serta layanan psikologis bagi PMI harus dipastikan berjalan optimal dan mudah diakses,” kata Netty.


Gedung DPR-MPR. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Ia juga meminta agar setiap pengambilan kebijakan strategis melibatkan DPR guna memastikan keputusan yang diambil benar-benar komprehensif. Netty berharap negara hadir tidak hanya untuk membatasi risiko, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi para pahlawan devisa tersebut.

“Kita ingin memastikan bahwa negara hadir melindungi pekerja migran, sekaligus tetap membuka peluang kesejahteraan bagi mereka secara berkelanjutan,” kata Netty.