Pencabutan Laporan Bukti Kritik Rocky Terhadap Jokowi Benar

Jakarta: Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, menanggapi perihal pencabutan sejumlah laporan terhadap kliennya di Bareskrim Polri. Pelapor dinilai memahami pernyataan Rocky yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Jadi, perjalanan waktu membawa pelapor kasus Rocky Gerung melihat fakta yang terungkap. Bahkan berbalik menyerang mereka. Pada titik itu, tidak ada yang lain, Rocky benar," kata Haris Azhar kepada Medcom.id, Kamis, 30 November 2023.

Haris mengartikan tindakan pencabutan laporan tersebut bukan hanya soal setuju dengan pernyataan Rocky. Tindakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk pemahaman atas kebebasan berekspresi.

"Lebih khusus lagi pada kritik. Demokrasi tanpa kritik ibarat nasi goreng tanpa nasi. Panas," ujar Haris.
 

Baca juga:  Polri Benarkan Beberapa Laporan Terhadap Rocky Gerung Dicabut

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini berterima kasih kepada sejumlah pelapor yang mencabut laporannya. Untuk diketahui, ada 26 laporan polisi menjerat Rocky buntut mengkritik Presiden Jokowi.

"Ya terima kasih kepada mereka atau siapapun yang bersedia mencabut laporan-laporan tersebut," ungkap Haris.

Rocky Gerung juga sempat menanggapi soal pencabutan laporan ini. Salah satu pihak yang berencana mencabut laporan yaitu PDI Perjuangan (PDIP)

"Lebih baik terlambat daripada telat nyadarnya," kata Rocky saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.

Sebelumnya, Perwakilan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP Johannes Oberlin L. Tobing mengaku akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Menurutnya, pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi benar adanya.

"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes saat dikonfirmasi, Selasa, 28 November 2023.

Johannes menilai saa ini Jokowi memimpin negara tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga.

"Apalagi setelah melihat keputuasn MK, terbukti Paman Usman (Anwar Usman) diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkapnya.