Editorial MI: Jangan Maklumi Pemimpin Desersi

BENCANA Sumatra tidak hanya membuka selubung kehancuran lingkungan yang puluhan tahun dieksploitasi secara ugal-ugalan. Lebih dari itu, petaka ini hadir untuk menunjukkan wajah asli pemimpin dalam mengelola bencana yang sejauh ini telah menelan 974 korban jiwa.

Terlihat satu per satu mana pemimpin yang ikhlas bekerja keras menolong rakyat serta mau menggigil kedinginan dan kelaparan bersama warganya. Di saat bersamaan, musibah ini datang untuk menguak wajah pemimpin yang pengecut, egois, dan berjiwa lemah.

Mereka yang berjiwa pengecut akan lari dari tanggung jawab, yang egois akan buru-buru menyelamatkan dirinya sendiri, yang berjiwa lemah akan cepat mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

Bupati Aceh Selatan 2025-2030 Mirwan MS, suka tidak suka, harus kita soroti bukan semata-mata karena minimnya empati, melainkan karena pelanggaran konstitusional jabatannya. Ketika rakyatnya terimpit bencana, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan saudara, Mirwan malah pergi umrah bersama keluarganya. Belakang terungkap, izin meninggalkan Aceh Selatan tidak diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berangkat umrah adalah sesuatu yang suci demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui ibadah di Baitullah. Namun, dalam situasi bencana dahsyat seperti yang terjadi saat ini, perjalanan umrah seorang kepala daerah amat layak dan sudah seharusnya ditunda.

Ketika ia melayani dan melindungi warganya, terutama saat terjadi bencana, justru itu merupakan implementasi tertinggi dari amanah jabatan yang bernilai ibadah. Kehadiran dan tindakan nyata dalam penanganan bencana alam adalah manifestasi dari empati yang merupakan inti dari ajaran agama.

Tidak mengherankan jika Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara karena jengkel melihat ada kepala daerah lari dari gelanggang bencana. Ia meminta Mendagri Tito Karnavian memproses Mirwan yang dinyatakan sudah dipecat oleh Gerindra, partai yang dimotori langsung oleh Prabowo.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri terancam dijatuhi sanksi. Dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i UU Pemerintah Daerah, kepala daerah yang melanggar bisa dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Selain melanggar undang-undang, kepergian Mirwan juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 Pasal 26 ayat 2. Aturannya sudah tegas menyatakan bahwa izin perjalanan dengan alasan penting tidak dapat diberikan kepada kepala daerah jika di wilayahnya terjadi bencana alam. Oleh karena itulah, kasus Mirwan MS menawarkan pelajaran krusial mengenai empati, integritas, dan akuntabilitas kepemimpinan pada masa krisis.

Kita mendorong pemerintah pusat benar-benar menjatuhkan sanksi yang tegas untuk Mirwan. Ini penting agar tidak ada lagi kepala daerah yang menganggap sepele kehadiran fisik dalam penanggulangan bencana maupun saat momen-momen krusial lainnya.

Pada April 2025 lalu, Bupati Indramayu Lucky Hakim yang memilih pelesiran ke Jepang saat libur Lebaran mendapat teguran dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, Lebaran merupakan momen penting bagi seorang kepala daerah untuk siaga mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Sama seperti Mirwan, kepergian Lucky Hakim juga tidak mendapatkan persetujuan dari gubernur dan Kemendagri. Ketika itu, Lucky hanya dijatuhi sanksi pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri.

Kemendagri harus menjadikan kasus Mirwan sebagai momentum untuk mengakhiri kepala daerah melakukan ‘desersi’ atau lari dari tugas. Seorang pemimpin harus memahami bahwa pengabdian tertinggi adalah berada di garda terdepan untuk melayani dan melindungi warganya.