Podium MI: Kebangkitan Digital

HARI ini kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan hari peringatan itu diinspirasi berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, sebuah momentum lawas yang menjadi tonggak sejarah awal munculnya kesadaran nasional secara terorganisasi untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Presiden Sukarno menetapkan tanggal itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada 1948. Kalau dihitung dari saat penetapan tersebut, artinya peringatan tahun ini ialah yang ke-78. Zaman sudah berganti, generasi sudah sangat berubah, lalu masih relevankah kita peringati hari kebangkitan itu?

Jika kebangkitan yang dimaksud merujuk pada penjajahan secara fisik, mungkin jawabannya tidak relevan. Kalaupun dipaksakan, ujung-ujungnya peringatan kebangkitan nasional hanya akan menjadi sebatas upacara tahunan yang penuh slogan atau terjebak dalam memori romantisme sejarah belaka. Tanpa makna, tanpa isi.

Namun, jika kita meyakini bahwa setiap zaman punya bentuk penjajahannya sendiri, peringatan itu jelas masih relevan. Sangat relevan, bahkan, karena kita butuh kebangkitan versi baru untuk bisa melawan penjajahan dalam bentuk baru.

Saat ini kita memang sudah terbebas dari penjajahan fisik yang mengincar kedaulatan wilayah. Kita sudah merdeka dari penjajah yang dahulu datang dengan serdadu, meriam, dan senapan. Tidak ada lagi kolonialisme model konvensional yang dahulu menguasai wilayah Nusantara, mengeruk hasil bumi sembari memaksa rakyat kerja rodi.

Hari ini, kolonialisme itu datang dengan bentuk yang sama sekali berbeda. Salah satu yang amat patut dikhawatirkan dan perlu diwaspadai ialah kolonialisme digital. Kini, penjajahan datang lewat gawai, media sosial, algoritma yang bekerja diamdiam di balik aplikasi, dan ketergantungan teknologi.

Celakanya, berbeda dengan konsep penjajahan lama yang terasa sekali jejak penindasannya, penjajahan digital ini tidak terasa kasar. Ia justru hadir secara halus, nyaman, bahkan menghibur. Karena itu, bahaya penjajahan digital sering tidak kita sadari karena dalam praktiknya begitu melenakan.

Kita merasa modern dan terkoneksi, padahal perlahan kehilangan kedaulatan atas data pribadi, pikiran, perilaku, bahkan kesadaran dan etika. Ini bukan sekadar kekhawatiran atau ketakutan tanpa alasan, melainkan fakta. Kolonialisme digital telah merasuk ke kehidupan kita melalui beragam bentuk turunannya.

Pada sisi finansial, misalnya, kalau dulu kompeni alias VOC memeras rakyat lewat upeti dan kerja paksa, sekarang mesin algoritma judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang menggerus kehidupan ekonomi masyarakat. Dulu kekayaan alam kita yang dirampok asing, sekarang duit rakyat kecil disedot langsung dari dompet mereka oleh bandar-bandar digital global.

Dampak sosial-politiknya tidak kalah mengerikan. Indonesia hari ini termasuk salah satu pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Laporan Data Reportal 2025 mencatat pengguna internet Indonesia sudah melampaui 220 juta orang. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di internet.

Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Namun, kita hanyalah pasar. Cuma menjadi ladang komoditas bagi raksasa teknologi asing. Akibatnya, alih-alih kita makin berdaulat secara digital, malah semakin tersandera. Saban hari, berapa jam waktu kita habis hanya untuk scroll (gulir) layar tanpa arah, menonton video pendek yang bikin mager, atau membaca informasi palsu?

Perlahan tapi pasti, kita kehilangan daya kritis dan kemampuan berpikir mendalam. Kita menjadi bangsa yang gemar rebahan, gampang percaya hoaks, dan gampang diatur tren yang viral. Kalau sudah begitu, dampak ikutannya bisa menjalar ke mana-mana. Mulai kian terpicunya polarisasi sosial, maraknya perundungan siber, sampai hilangnya nalar dan etika.

Dengan perspektif seperti itu kita bisa bilang dengan tegas bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional masih sangat relevan dalam konteks kebangkitan digital. Momentum itu semestinya menjadi pengingat bahwa bangsa ini dulu lahir dari kesadaran berpikir, tradisi membaca, dan keberanian melawan penjajahan. Bukan dari budaya rebahan atau keberanian berperang komentar di media sosial. Membangkitkan kesadaran digital sama sekali bukan berarti antiteknologi. Kita hanya tidak ingin pada era digital ini masyarakat Indonesia tampak modern di luar, tetapi diam-diam kehilangan kemerdekaan di dalam kepala dan pikiran.

Di tengah tantangan global yang makin tidak keruan beratnya, bangsa ini membutuhkan generasi yang melek digital, tetapi tetap mampu berpikir mendalam. Generasi yang akrab dengan teknologi, tapi tidak kehilangan empati. Generasi yang cepat mengakses informasi, tetapi tidak miskin kebijaksanaan.

Pada masa lalu, rakyat bangkit untuk merdeka secara fisik. Pada masa kini, mari kita bangkit untuk merdeka secara digital. Jangan sampai teknologi makin pintar, tapi anak bangsa justru makin mudah diperdaya.

(Dewan Redaksi Media Group Ahmad Punto)