Kapolri Pastikan Tindak Tegas Pihak yang Ganggu Iklim Investasi

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak akan menoleransi tindakan yang mengganggu iklim investasi. Hal itu disampaikan usai melepas 1.575 buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk bekerja di tempat baru.

"Kemudian, terkait dengan bagaimana menjaga iklim investasi, saya kira kita tidak tolerir terkait dengan aksi-aksi yang akan mengganggu iklim investasi," kata Kapolri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Juli 2025.

Jenderal bintang empat Korps Bhayangkara itu mencontohkan penegakan hukum terhadap aksi premanisme. Polri menindak 13 ribu preman.

"Sebanyak 3.000 kita proses dan ditetapkan sebagai tersangka. 10.000-nya karena masih bisa kita bina, kita serahkan ke Dinas Sosial untuk bisa kemudian dilakukan perbaikan," ungkap dia.
 

Baca juga:  1.575 Buruh Korban PHK yang Dilepas Kapolri Diberikan Pelatihan

Selain itu, Listyo menyampaikan Polri akan memberikan pendampingan kepada penanaman modal asing (PMA) yang akan masuk. Khusunya, bagi yang belum paham tentang regulasi.

"Kecuali, memang sudah diberikan pendampingan namun tetap melanggar tentunya kita akan lakukan penertiban sesuai dengan aturan yang dilakukan," pungkas Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri melepaskan 1.575 buruh korban PHK untuk bekerja di empat perusahaan yang telah disiapkan. Seperti PT Tah Sung Hung, PT Indonesia Dremers Sports, PT Long Rich Indonesia, dan PT Gold Emperor.

Pelepasan ribuan buruh untuk bekerja di tempat baru ini merupakan gelombang kedua. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo melalui Desk Ketenagakerjaan Polri juga melepas 700 buruh korban PHK untuk bekerja di dua perusahaan, yakni PT Tah Sung Hung dan PT Indonesia Dremers Sports.

Sehingga, total sudah 2.275 buruh yang dilepas untuk bekerja di tempat baru. Desk Ketenagakerjaan Polri terus melepaskan buruh korban PHK hingga 72 ribu orang bekerja di perusahaan yang telah disiapkan. Targetnya, 72 ribu akan disalurkan dalam 1,5 tahun.