KPK Minta Eks Anggota DPRD Probolinggo Jelaskan Penyerahan Uang Suap Dana Hibah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Moch Mahrus (MM) pada Senin, 28 Oktober 2024. Dia diminta memberikan informasi soal dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 Oktober 2024.

Tessa menjelaskan, Mahrus diminta memberikan informasi soal penyerahan uang suap kepada tersangka dalam perkara itu. Total duit yang diberikan tidak dirincikan.

“Terperiksa yang hadir didalami terkait dengan peram mereka dalam proses pengajuan dan pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat dan didalami terkait dengan dugaan penyerahan uang kepada tersangka lain,” ujar Tessa.

KPK enggan memerinci jawaban Mahrus kepada penyidik, kemarin. Informasi itu juga diulik dengan memeriksa tiga saksi lain berinisial HAM, AJ, dan MF.

Baca:  Suap Dana Hibah Jatim Didalami Lewat Eks Ketua DPRD Probolinggo

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.