Periksa Pegawai PT Kereta Api Properti Manajemen, KPK Dalami Pengaturan Lelang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Kroupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Satu saksi dimintai keterangan oleh penyidik pada Selasa, 15 Oktober 2024.

“Saksi hadir dan didalami terkait pengaturan lelang dan pemberian fee kepada para pihak,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 16 Oktober 2024.

Tessa cuma mau memerinci inisial saksi, yakni BSP. Berdasarkan informasi yang dihimpun dia adalah pegawai pada bagian jalan, rel, dan jembatan di PT Kereta Api Properti Manajemen Bangkit Setyo Pambudi.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ucap Tessa.

Tessa enggan memerinci jawaban Bangkit kepada penyidik. Tapi, dia diminta menjelaskan kebijakan perusahaannya dalam pencegahan korupsi.

“Serta pendalaman aturan perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi,” ujar Tessa.
 

Baca Juga:  Berdalih Fokus Pilkada, Ketua Kadin Kaltim Mangkir dari Panggilan KPK

Sebelumnya, KPK menyebut pengusutan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub sudah bercabang ke sejumlah wilayah. Bahkan, ada yang masih di tahap penyelidikan.

“Kalau DJKA sendiri ada beberapa ruas, selain ruasnya di OTT Semarang, ada ruas Solo, ruas Jabar (Jawa Barat), ruas Medan, ada beberapa tempat masih lidik yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Asep enggan memberikan informasi detail atas percabangan dugaan suap dalam pengadaan tersebut. Namun, dia memastikan tidak semua pengadaan maupun pemeliharaan ruas jalur kereta terjadi tindak pidana korupsi.

“Jalur kereta itu ada penggalangan di Jabar, Jateng dan beberapa wilayah Jateng di bagian selatan dan Utara, medan dan ada disampaikannya (Makassar),” ujar Asep.