Duit Suap Jalur Kereta Diduga Berubah Jadi Aset

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang hasil suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta sudah diubah tersangka sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang Yofi Oktarizsa (YO) menjadi aset. Informasi itu diulik dengan memeriksa empat saksi pada Rabu, 24 Juli 2024.

“Penyidik mendalami terkait dengan proses pembelian tanah atau bangunan yang dibeli oleh tersangka YO (PPK) yang sumber dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Keempat saksi itu, yakni mahasiswa Agustina Farida (AF), wiraswasta Remi Irawan (RI), pejabat pembuat akta tanah Raden Sri Handono Priyo (RSHP), dan pejabat pembuat akta tanah Nuning Indraeni (NI).

KPK sejatinya membutuhkan keterangan wiraswasta Legiso (LG) dan mahasiswa Atho’ulloh (AT) untuk mendalami kasus ini. Namun, keduanya meminta hari pemeriksaan diganti.

Tessa enggan memerinci informasi mendetail soal pembelian aset ini untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan. Keterangan itu baru dipaparkan lengkap dalam persidangan nanti.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tapi, Hasto mangkir saat keterangannya dibutuhkan penyidik dan penjadwalan ulangnya tengah disusun KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang Yofi Oktarizsa sebagai tersangka baru kasus suap pengadaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub. Dia langsung ditahan usai status hukumnya diumumkan ke publik.

“Tersangka YO (Yofi Oktarisza) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 2 Juli 2024,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024.
 

Baca Juga:  KPK Sebut Hasto Tak Bisa Tiba-tiba Minta Diperiksa

Asep menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan penerimaan suap yang dilakukan Dion Renata Sugiarto. Dalam kasus ini, Yofi merupakan PPK untuk 18 paket pengerjaan lanjutan dan 14 paket pengerjaan baru di lingkungan BTP wilayah Jawa bagian tengah.

Setidaknya, ada empat proyek yang tidak dikerjakan Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK. Salah satunya yakni pembangunan jembatan antara Notog-Kebasen paket PK 16.07 dengan nilai Rp128,5 miliar.

Sebagian paket pengerjaan yang didapat Dion dibantu oleh PPK salah satunya Yofi. KPK juga mengendus adanya kongkalikong untuk memenangkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renata Sugiarto) dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan,” ucap Asep.