Dewas KPK Diminta Tancap Gas Usai Pengunduran Diri Firli Ditolak Jokowi

Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera tancap gas memberikan putusan etik kepada Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. Sebab, pengunduran dirinya ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Momentum ditolaknya ini harus direspons cepat oleh Dewan Pengawas untuk memutus secara etik dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin, 25 Desember 2020.

Dewas KPK diharapkan tidak mengulur waktu untuk membacakan putusan. Sebab, Firli bisa mengajukan pengunduran diri ulang lantaran penolakan Istana disebabkan Firli salah ketik.

"Harus disambut dengan cepat, terlebih karena dari sisi politik tidak akan ada hambatan dengan sikap yang jelas dari Istana walaupun terlambat," ujar Praswad.
 

Baca juga: Ada Salah Ketik, Jokowi Tolak Pengajuan Pemberhentian Firli Bahuri

Dewas KPK memastikan putusan persidangan etik Firli Bahuri bakal dibacakan pada Rabu, 27 Desember 2023. Hukuman untuk purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu sudah ada meski belum dibacakan.

"Kita sudah memutuskan hal ini, walaupun Keppresnya nanti muncul, misalnya nanti sore, atau besok, ya itu, kita sudah plong," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Desember 2023.

Syamsuddin mengatakan hukuman dalam persidangan Firli sudah diputuskan oleh Dewas KPK. Persetujuan pengunduran diri komisioner berlatar belakang Polri dari Jokowi pun disebut tidak bisa membatalkan vonis dari para majelis etik.

"Kita sudah memutuskan, yang belum itu pembacaannya, (diumumkan dengan) namanya sidang pembacaan putusan itu tanggal 29 Desember 2023," ujar Syamsuddin.