Mantan Pimpinan KPK Minta Penegak Hukum Netral di Pemilu

Jakarta: Seluruh penegak hukum diminta menjaga netralitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Polri, Kejaksaan, hingga TNI diminta tak berupaya memenangkan calon tertentu.

“Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan), dan TNI diharapkan selalu imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden atau calon legislatif tertentu,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.

Penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi, bukan atas kepentingan calon tertentu. Jangan sampai penegakan hukum jadi alat untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu.

“Menjamin tegaknya hukum (rule of law), dan bukan rule by law,” tegas Basaria.
 

Baca: Bansos Mesti Dijauhkan dari Kepentingan Pemilu

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.  

"Dalam negara hukum, negara diatur dengan hukum, negara kekuasaan, negara diatur oleh penguasa," tegas Anies pada 12 Desember 2023.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama. "Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan," ujar Anies