Vonis Etik Nurul Ghufron Dibacakan Saat Putusan PTUN Berkekuatan Hukum Tetap

Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan waktu pembacaan vonis etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Mereka menunggu putusan final dan mengikat dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Pembacaan putusan kita harus menunggu sampai putusan berkekuatan tetap," kata anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2024.

Indriyanto tidak bisa memerinci kapan waktu itu tiba. Hal tersebut tergantung dari upaya hukum dari Ghufron sebagai pemohon dan Dewas KPK sebagai termohon.

Sementara itu, Indriyanto menjelaskan persidangan etik bisa dipahami sebagai peradilan semu. Sebab, peradilan etik tidak masuk dalam bentuk peradilan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

"Peradilan yang pure judicial court seperti peradilan umum, TUN, peradilan militer, dan peradilan agama. Tidak ada namanya persidangan etik," ujar dia.