Rupiah Turun 14 Poin ke Rp17.141 di Rabu Pagi

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penurunan.

Mengutip data Bloomberg, Rabu, 15 April 2026, rupiah hingga pukul 09.46 WIB berada di level Rp17.141 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 14 poin atau setara 0,08 persen dari Rp17.127 per USD pada penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp17.130 per USD. Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan melemah.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang  Rp17.120 per USD hingga Rp17.170 per USD," jelas Ibrahim.
 

Baca juga: Rupiah ke Rp17.127/USD , Ini Dampak Ancaman Blokade AS ke Jalur Minyak Global

 

Potensi dialog AS-Iran

Ibrahim mengungkapkan, pergerakan kurs rupiah pada hari ini dipengaruhi oleh sentimen tanda-tanda potensi dialog AS-Iran untuk mengakhiri perang mengurangi kekhawatiran tentang risiko pasokan yang berasal dari blokade AS terhadap Selat Hormuz.

Militer AS mengatakan blokade mereka terhadap Selat Hormuz akan meluas ke timur hingga Teluk Oman dan Laut Arab, sementara data pelacakan kapal menunjukkan dua kapal berbalik arah di selat tersebut saat blokade mulai berlaku.

Sebagai tanggapan, Iran mengancam akan menargetkan pelabuhan di negara-negara yang berbatasan dengan Teluk setelah runtuhnya pembicaraan akhir pekan di Islamabad yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Sumber yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan dialog antara Iran dan AS masih berlangsung, sementara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan upaya yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan. Trump mengatakan bahwa Iran ingin membuat kesepakatan.

Sekutu NATO, termasuk Inggris dan Prancis, menahan diri untuk tidak bergabung dalam blokade tersebut, dan malah menganjurkan pembukaan kembali jalur air vital itu. Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan harga minyak dapat mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan setelah pengiriman kembali normal melalui Selat Hormuz.

Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Badan Energi Internasional mendesak negara-negara untuk menghindari penimbunan pasokan energi atau memberlakukan pembatasan ekspor di tengah apa yang mereka gambarkan sebagai guncangan paling signifikan yang pernah terjadi di pasar energi global.


(Ilustrasi kurs rupiah terhadap dolar AS. Foto: MI/Susanto)
 

Pelaku usaha tahan ekspansi besar

Di sisi lain, lanjut Ibrahim, di tengah meningkatnya ketidakpastian global membuat dunia usaha dalam fase wait and see, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan mandeknya negosiasi antara AS dan Iran. 

"Penurunan ekspektasi kegiatan bisnis dan stagnasi penjualan mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekspansi. Meski demikian, ekspansi bisnis dinilai tidak berhenti, tetapi mengalami penyesuaian strategi," papar dia.

Pelaku usaha cenderung menahan ekspansi besar yang bersifat padat modal, sambil fokus pada efisiensi dan optimalisasi operasional. Investasi juga mulai dialihkan ke sektor yang dinilai lebih resilien, seperti pangan, energi, dan digital. 

Sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan ekspansi, antara lain ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga energi dan logistik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, melemahnya permintaan global, serta biaya pembiayaan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada perhitungan risiko dan imbal hasil investasi. 

Dari sisi penjualan, kinerja masih cenderung stagnan dalam jangka pendek, namun berpotensi membaik pada semester II-2026 apabila tidak terjadi eskalasi lanjutan konflik global. Konsumsi domestik dinilai tetap menjadi penopang utama, meski daya beli masyarakat perlu dijaga. 

"Untuk mendorong ekspansi, diperlukan kepastian dan stabilitas kebijakan, termasuk kebijakan yang konsisten, insentif fiskal, kemudahan investasi, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Selain itu, percepatan belanja pemerintah dan deregulasi di sektor riil seperti logistik dan perizinan dinilai penting untuk memperkuat daya saing," tegas Ibrahim.