KPK Gelar OTT di BPN Bogor, Wamen ATR/BPN Pastikan Layanan Berjalan Normal

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor terkait dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB). Dipastikan, penegakan hukum tersebut tidak mengganggu pelayanan di Kantah Kabupaten Bogor tetap berjalan normal.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan. Menurut dia, pihaknya telah mengecek langsung operasional di lapangan guna memastikan pelayanan tetap berjalan. 

"Alhamdulillah, tadi pagi kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang. Layanan masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan hari ini, jangan sampai isu ini mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 15 September 2026.

Selain memastikan keterjagaan layanan publik, Ossy menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran BPN di Kabupaten Bogor maupun wilayah lainnya. Evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Namun, langkah evaluasi dan pembenahan struktur organisasi tersebut baru akan difinalisasi setelah pihak kementerian mendapatkan informasi yang utuh mengenai duduk perkara suap yang diuangkap KPK. "Dari situlah baru kita coba carikan solusi dan lakukan evaluasi menyeluruh," ungkap Ossy.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada Senin (14/9) malam. 17 orang ditangkap dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) itu.

"Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 September 2026.

Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Medcom.id.

Dari 17 orang yang terjaring dalam OTT itu termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi. Kemudian, Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

KPK menyita uang tunai ratusan miliar yang disimpan dalam 20 koper terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an," kata Budi.