Habiburokhman Minta Polisi Usut Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang: Jangan ada Pengistimewaan

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengusut kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede. Ia menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa ada pengistimewaan terhadap pejabat publik mana pun.

"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun, laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.

Habiburokhman mendorong kepolisian segera mengambil tindakan penahanan apabila penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Ia juga menekankan pentingnya penjatuhan hukuman maksimal sesuai peraturan perundang-undangan jika dugaan tindak pidana tersebut terbukti di pengadilan.

"Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kelak kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," tegasnya.

Selain proses pidana, Habiburokhman menambahkan Partai Gerindra akan menjatuhkan sanksi internal yang tegas terhadap Yosef. Ia juga memastikan akan mendorong proses pemberhentian terlapor dari jabatannya sebagai kepala daerah.

"Kami pun akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai bupati," pungkas Habiburokhman.


Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: dok. Polri.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede diduga memperkosa seorang mahasiswi RWM, 21. Peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan laporan terkait kasus tersebut. Laporan dugaan kekerasan seksual terhadap korban RWM dengan terlapor berinisial YL kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.