Komitmen Prabowo Berantas Praktik Under-Invoicing Demi Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menertibkan praktik under-invoicing yang merugikan negara. Prabowo menyebut penertiban praktik under-invoicing dapat meningkatkan potensi pendapatan dan mendongkrak kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Prabowo menilai penertiban ini bukan soal berani atau tidak, melainkan merupakan kewajiban seorang kepala negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

"Saya kira begini ya, ini bukan soal berani tidak berani. Ini kewajiban. Saya disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar, berarti there's something wrong with our system. Ini sumbernya pusat data Bank Dunia ya, ini Bank Dunia nih. Jadi ya kita harus lihat dong, kalau ada penyakit masa kita diam, ya kita harus cari sumbernya apa, kita perbaiki," ujar Prabowo, dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Jumat, 18 September 2026. 

Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo mengatakan orang-orang dekatnya pun tidak akan dilindungi jika terjerat kasus hukum.

Prabowo mencontohkan kasus mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dadan merupakan tim suksesnya sewaktu pemilihan presiden (pilpres) sekaligus tim pakarnya.

Setelah pilpres, Prabowo mengangkatnya sebagai Kepala BGN. Namun begitu tersandung kasus korupsi, Prabowo sendiri yang menyerahkannya ke kejaksaan.

“Sudah kita buktikan, Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat dia kepala BGN, saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo saat berdialog bersama pimpinan media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Kamis 17 September 2026.

(Lutfia Azzahra)