Buruh Tuntut Penghapusan Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh dalam aksi unjuk rasa. Salah satunya menuntut penghapusan outsourcing dan menolak upah murah. 

"Beberapa waktu yang lalu kita tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto pada puncak perayaan Mayday 1 Mei menyampaikan menghapuskan outsourcing adalah kebijakan pemerintahan beliau," kata Said kepada wartawan, Kamis, 28 Agustus 2025.

"Tapi sayang, beribu sayang, Menteri Tenaga Kerja dan menteri terkait lainnya tidak mencabut eraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang pekerja alih daya. Padahal putusan MK yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh lainnya menyatakan pekerjaan alih daya itu sudah tidak ada," imbuhnya. 

Said menyesalkan kebijakan Presiden Prabowo untuk menghapus outsourcing tersebut tidak dijalankan oleh menteri terkait. Padahal, kalimat yang disampaikan sangat jelas. 

"Jadi jangan salahkan buruh, mahasiswa turun ke jalan. DPR dan menteri yang tidak mau menjalankan apa yang disampaikan Presiden," ujarnya. 
 

• Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
• Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
• Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
• Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
• Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.