Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa siang, 5 Maret 2024 menyedot perhatian publik karena di sinilah wacana hak angket akan direalisasikan. Namun, pendukung hak angket harus bersabar karena penggunaan hak angket belum diusulkan secara formal.
Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menjadi perhatian publik. Sebab sebelumnya muncul kabar bahwa dalam Rapat Paripurna ini akan diusulkan secara formal pengajuan hak angket untuk menyelidiki intervensi eksekutif pada Pemilu 2024.
Massa dari berbagai lapisan masyarakat pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta sejak Selasa pagi 5 Maret 2024. Mereka mendukung DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024 serta minta pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi usulan hak angket guna menjaga kualitas Pemilu. Aria Bima pun menegaskan anggota DPR tak ada taringnya jika tidak berani menggulirkan hak angket dan interpelasi.
"Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin, walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal," ucap Aria Bima.
Sementara itu anggota DPR dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah bahkan menyatakan belum pernah melihat proses pemilu sebrutal Pemilu 2024. Dirinya pun yakin hak angket akan menemukan titik terang terkait dugaan kecurangan Pemilu.
"Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan Reformasi 98. Sepanjang Pemilu yang saya ikuti semenjak '99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol," tuturnya.
Suara keras juga diperlihatkan Fraksi PKS. Berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat soal dugaan kecurangan dan pelanggaran Pemilu perlu direspons secara bijak dan proporsional.
"Tadi juga saya sudah sampaikan, betapa pentingnya ada hak angket yang nanti bisa dilanjutkan dengan Pansus," ujar anggota DPR Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur.
Pada saat yang sama ada yang skeptis dengan penggunaan hak angket. Indikasinya adalah ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna kali ini. Puan dikabarkan tengah berada di Paris menghadiri Woman Speaker Summit 2024. Rapat pun dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, munculnya suara tentang hak angket di Rapat Paripurna bisa menjadi dorongan untuk mewujudkan penggunaan hak DPR untuk
penyelidikan. Kini yang ditunggu adalah aksi nyata dari fraksi-fraksi di DPR untuk mewujudkannya.
"Setidaknya akan memotivasi juga nama-nama yang lain untuk segera menyatakan dukungan terhadap hak angket ini," kata Ray.
Hal yang jelas, fraksi-fraksi dari Koalisi 01 dan 03 kini menunggu langkah nyata dari Fraksi PDIP. Selain karena wacana ini muncul dari Ganjar Pranowo yang merupakan capres kader PDIP, juga karena PDIP merupakan fraksi terbesar di DPR.
Streaming