MK Punya Waktu Maksimal 14 Hari Kerja Tangani Sengketa Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, Rabu, 27 Maret 2024. Agenda sidang pertama ialah pemeriksaan pendahuluan.

Dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024, MK mempunya waktu 14 hari kerja. Hal itu sudah tertuang dalam Pasal 475 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 74 Ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa waktu penyelesaian sengketa hasil Pilpres paling lama 14 hari.

Sebelumnya, Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon presidendan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 21 Maret 2024.

Sementara, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu, 23 Maret 2024. 


Berikut Tahapan dan Jadwal Penanganan PHPU Pilpres 2024:

21-23 Maret 2024
Pengajuan permohonan pemohon: dalam e-BP3 & penerbitan dan penyampaian AP3

25 Maret 2024
Permohonan pemohon dalam e-BRPK dan penerbitan, penyerahan, dan penyampaian ARPK

25 Maret 2024
Penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan

27 Maret 2024
Pemeriksaan pendahuluan

28 Maret 2024
Penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait

1-18 April 2024
Pemeriksaan persidangan

22 April 2024
Pengucapan putusan/ketetapan

22 April 2024
Penyampaian salinan putusan/ketetapan