Suami Ira Puspadewi Terkejut Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi

Jakarta: Suami mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi, Zaim Uchrowi, mengaku terkejut mendengar kabar Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada istrinya. Hal itu diungkapkannya saat menjenguk Ira di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

"Ini sesuatu yang tidak kami duga, tetapi betul-betul kami terkejut presiden memberikan itu (rehabilitasi)," ujar Zaim, dalam program Metro Pagi Primetime Metro TV, Jumat, 28 November 2025.

Zaim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan keputusan rehabilitasi kepada istrinya. Hal itu sangat berarti bagi keutuhan keluarga.

"Tentu kami sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo," kata Zaim.
 

 

Tahu dari TV

Zaim mengaku mengetahui kabar istrinya mendapatkan rehabilitasi dari pemberitaan TV.  Temannya yang sedang main ke rumahnya meminta Zaim untuk menyimak pemberitaan di TV.

"Kebetulan ada teman yang sedang main ke rumah. Kemudian diberitain ada berita itu," kata Zaim.


(mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ira Puspadewi. Foto: tangkap layar Metro TV)

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga tersangka korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022. Para tersangka yang diberikan rehabilitasi yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, presiden ri telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 25 November 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, pemberian rehabilitasi berdasarkan usulan DPR. Lembaga legislatif pusat itu menerima aspirasi dari masyarakat terkait kasus korupsi tersebut pada 2024.

"Sehubungan dengan dibamika yang terjadi mengenai permasalahn di ASDP yang telah terjadi di bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR," ungkap Dasco.