Zarof Ricar Dituntut 20 Tahun Penjara dalam Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 20 tahun penjara kepada Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) terdakwa kasus suap vonis bebas Ronald Tannur. Hal itu disampaikan JPU pada sidang tuntutan pengadilan.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa  Dr. Zarof Ricar SH, S.Sos, M.Hum dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara," kata JPU, M. Nurachman, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. 

JPU menyatakan terdakwa Zarof Ricar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemufakatan jahat bersama Lisa Rachmat, kuasa hukum keluarga Ronald Tannur dalam kasus suap vonis bebas. Zarof Ricar juga dituntut membayar denda Rp1 miliar. 

"Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar JPU. 

Ada juga tambahan pidana yang dijatuhkan kepada Zarof Ricar, yakni perampasan barang serta dana yang diperoleh serta digunakan dalam tindak pidananya. Salah satunya uang sejumlah Rp915 miliar dan 51 kg emas yang telah diterima Zarof Ricar dalam penanganan perkara selama 10 tahun terakhir. Mantan pejabat MA tersebut diduga berperan sebagai makelar perkara yang menghubungkan pemberi suap ke majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 
 

Baca juga: Zarof Ricar Mengaku Terlibat Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Diketahui, Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi berupa uang. Penerimaan dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun, yakni dari 2012 sampai 2022.

"Bahwa terdakwa Zarof Ricar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yaitu menerima uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan mata uang asing (valuta asing)," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusar, Senin, 10 Februari 2025.

Zarof mengumpulkan gratifikasi dari mulai menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA, sampai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA. Total, uang yang dikumpulkan menyentuh ratusan miliar dan puluhan kilogram emas.

"Nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kilogram dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali," ucap jaksa.