Selama 3 Tahun, Oknum Kemnaker Paksa Orang Berikan Sesuatu Biar TKA Kerja di Indonesia

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Perkara itu terjadi dalam kurun waktu tiga tahun.

"Periode 2020 sampai dengan 2023," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Mei 2025.

Asep mengatakan, tindak pidana dalam kasus ini karena adanya oknum di Kemnaker yang meminta seseorang memberikan hadiah secara paksa. Namun, bentuk pemberian tidak bisa dirinci saat ini.

"Oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon (tenaga) kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep.