KPK Buka Suara Soal Indikasi Korupsi di Pagar Laut

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal adanya sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua dokumen itu dicurigai bisa diterbitkan lewat jalur korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pihaknya saat ini memantau perkembangan perkara itu. Lembaga Antirasuah tidak bisa langsung masuk karena ada instansi lain yang tengah mengusutnya.

“Ya itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu. Nanti dari kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 23 Januari 2025.

Ombudsman menjadi salah satu instansi yang turut mengindikasi adanya korupsi dalam penerbitan SHM dan HGB pagar laut. KPK terbuka jika mereka mau memberikan informasi awal.

“Mungkin kalau perlu dari Ombudsman bisa menyampaikan ke kami,” ujar Setyo.
 

Baca juga:  Pagar Laut Disebut Sarat Pemalsuan hingga Korupsi, Polri Tak Boleh Diam

KPK butuh informasi awal untuk melakukan penindakan. Namun, Setyo mengatakan pihaknya juga tetap menjemput bola dengan cara mencari sekelebat data soal pagar laut tersebut.

“Kami belum mendapatkan secara detil informasi tersebut, baru info-info saja,” kata Setyo.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut (AL) serta pemangku kepentingan lainnya mulai membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Diharapkan pembongkaran bisa selesai dalam 10 hari ke depan.

Proses pembongkaran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Lebih dari 2.000 personel dikerahkan dalam proses pembongkaran ini. Jauh lebih besar dibandingkan dengan operasi sebelumnya pada 18 Januari 2025.

Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta menargetkan setidaknya lima kilometer pagar laut dapat dibongkar dalam satu hari. Pagar laut tersebut memiliki panjang 30,16 kilometer.