Pemerintah Diminta Ambil Langkah Taktis Hindari PHK di Sritex

Jakarta: Pemerintah diminta ambil langkah yang tepat hindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Sritex. Pasalnya, upaya kasasi yang dilakukan terhadap status pailit ditolak Mahkamah Agung (MA).

Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay menyampaikan segala upaya yang diperlukan harus dikerjakan. Orientasi utama adalah menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan dari PHK. Janji tersebut disampaikan Agus sebelum putusan MA keluar.

"Saya ingat janji pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan presiden Prabowo," ungkap dia.
 

Baca juga: Gemar Menuding

Eks Ketua Fraksi PAN di DPR itu mengakui upaya penyelamatan karayawan Sritex tak mudah. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dasar jurisdiksi yang benar untuk menyelamatkan para karyawan. 

"Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah," sebut dia.

Saleh berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengaruh Kepala Negara dinilai sangat diperlukan dalam ancaman PHK di Sritex.

"Paling tidak, Presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan," ujar dia.

Selain itu, Saleh menilai putusan MA dinilai berpengaruh besar terhadap upaya penyelamatan Sritex. Di antaranya mengganggu sistem produksi dan distribusi.

"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," kata dia.