Anggota Komisi II DPR RI saat meninjau PLBN Sota di Merauke, Papua Selatan. Foto: ANTARA/HO-DPR. 
                                                
                    Fachri Audhia Hafiez • 26 October 2025 14:59 
                
                
                    
                        Jakarta: Anggota Komisi II DPR Indrajaya mengusulkan agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Provinsi Papua Selatan ditambah. Hal ini untuk mencegah aktivitas ilegal di batas Indonesia dan Papua Nugini, khususnya penyelundupan ganja.
"Saya mendapat informasi bahwa masih sering terjadi penyelundupan, terutama penyelundupan ganja, melalui jalur-jalur tikus yang tidak memiliki pos penjagaan," kata Indrajaya dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Minggu, 26 Oktober 2025.
 
Dia mengatakan kondisi geografis 
Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan 
Papua Nugini. Namun, saat ini hanya memiliki dua pos resmi, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.
Keterbatasan jumlah pos perbatasan menyebabkan banyaknya aktivitas ilegal yang tidak terpantau oleh aparat. Selain mencegah 
narkoba, menurut dia, keberadaan PLBN tambahan sangat penting untuk memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan manusia, dan penyelundupan barang lainnya.
.jpeg) Ilustrasi Gedung DPR. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Ilustrasi Gedung DPR. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
"Penambahan pos perbatasan juga bisa menjadi pintu gerbang baru bagi aktivitas ekonomi legal dan kerja sama lintas batas. Pemerintah perlu melihat aspek strategis dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dalam kebijakan ini," kata Indrajaya.
Dia mendorong 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), untuk melakukan kajian teknis. Termasuk, kebutuhan lapangan terkait lokasi potensial pembangunan PLBN baru di Papua Selatan.
"Papua Selatan adalah wilayah yang sangat strategis, dan sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dalam konteks pembangunan perbatasan negara. Kita ingin kehadiran negara benar-benar terasa di tapal batas," kata Indrajaya.