Terbukti Peras Pimpinan OPD, Bupati Nonaktif Cilacap Divonis Lima Tahun Penjara

Cilacap: Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerasan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dana tunjangan hari raya (THR) forum koordinasi pimpinan (Forkopimda).

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Rosana Irawati dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama tujuh tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp250 juta, jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 90 hari.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Rosana, dilansir Antara, Selasa, 10 November 2026. 

Terdakwa terbukti memerintahkan pengumpulan uang yang diperuntukkan bagi pemberian THR fokompimda. Total uang yang terkumpul dari para pimpinan OPD mencapai Rp568 juta.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun. Terhadap putusan itu, hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan putusan.


Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat, 7 Agustus 2026. ANTARA/I.C. Senjaya

Dalam perkara tersebut, hakim juga menjatuhkan hukum terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono. Terdakwa Sadmoko yang disidang secara terpisah dihukum empat tahun penjara.