Editorial MI: Berkah Aksi Saling Bantah

AWAL pekan ini publik disuguhi baku bantah antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemicunya, pernyataan Purbaya yang menyebut ada Rp234 triliun dana dari 15 pemerintah daerah disimpan di bank.

Purbaya bilang dana itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun, dan simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun. Dedi meradang setelah disebut anggaran APBN Pemprov Jawa Barat yang mengendap mencapai Rp4,1 triliun.

Bukan Dedi saja yang menyangkal. Sejumlah kepala daerah juga membantah mendepositokan dana APBD. Baku bantah Dedi dengan Purbaya bak mewakili kepala daerah lain yang menyangkal pernyataan Menteri Keuangan itu.

Baca juga: Podium MI: Rekening Tebal, Impak Tipis

Berbeda dengan yang lainnya, Gubernur DKI Jakarta mengamini pernyataan Menkeu bahwa Pemprov Jakarta menyimpan Rp14,6 triliun. Dana itu, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembayaran-pembayaran pembangunan Jakarta yang biasanya dilakukan di akhir tahun.

Bantah-membantah atau perdebatan secara terbuka antarpejabat adalah hal biasa. Baku bantah, asal masih dalam koridor substansi persoalan dan disertai fakta-fakta, juga merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Maka, langkah Dedi yang langsung menyambangi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk mengklarifikasi pernyataan Purbaya patut juga diapresiasi.

Langkah klarifikasi itu penting untuk mencegah kecurigaan masyarakat. Juga, merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Sebab, hanya pejabat berwenang yang bisa meminta klarifikasi ke Kemendagri dan Bank Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Metrotvnews.com/Duta.

Satu lagi yang perlu digarisbawahi ialah pernyataan Menkeu Purbaya, yang akhirnya memicu perdebatan dengan Dedi, bahwa anggaran negara harus terserap semua untuk kepentingan langsung rakyat dan menggerakkan perekonomian.

Kegalauan Menkeu patut dimaklumi. Pasalnya, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per September 2025, kata Purbaya, baru mencapai Rp712,8 triliun atau sekitar 51,3% dari total pagu Rp1.389,3 triliun pada triwulan III 2025.

Maka, jangan salahkan juga Menkeu meradang melihat Rp234 triliun dana pemerintah daerah tidur pulas di bank. Sebagai bendahara negara, Menkeu tentu punya kepentingan agar anggaran tidak berlama-lama menumpuk di bank, meski untuk alasan melakukan pembayaran di kemudian hari.

Bukan berburuk sangka. Anggaran triliunan rupiah itu, jika didepositokan, bisa memberikan imbal hasil yang cukup besar, meski hanya sebulan. Apalagi jika berbulan-bulan. Perlu juga kiranya ditelaah siapa saja yang menikmati keuntungan dari menumpuknya uang di bank tersebut.

Baca juga:  Soal Sinkronisasi Data Dana Pemda di Bank, Purbaya: Biar BI Saja

Menumpuk uang di bank juga memberi opini negatif bagi pemerintah daerah, bahwa mereka tidak mampu mengelola keuangan. Karena itu, jangan salahkan pula jika pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Pemerintah daerah jangan terlena menaruh uang daerah di bank berlama-lama.

Perekonomian rakyat harus bergerak. Salah satu faktor penggerak penting perekonomian rakyat ialah belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, dana triliunan rupiah itu akan sangat bermakna bila dibelanjakan, bukan dibuat 'tidur lelap' di bank saat dibutuhkan. Itulah problem klasik dari waktu ke waktu yang belum kunjung bisa diselesaikan.

Oleh sebab itu, saling bantah Purbaya dan Dedi Mulyadi di depan publik sejatinya bisa menjadi momentum untuk memutus mata rantai seretnya penyerapan anggaran. Syaratnya, saling bantah tersebut tidak berhenti pada aksi adu argumen yang diakhiri kata maaf, lalu berjalan seperti biasa lagi.