OTT Kuansing jadi Kasus Korupsi Ketujuh KPK di Riau

Jakarta: Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjadi penindakan ketujuh yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau. KPK menyoroti praktik rasuah di wilayah tersebut yang terus berulang.

“Oleh karenanya, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh penyelenggara negara untuk melakukan pencegahan korupsi ke depannya,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.
 

Taufik membeberkan, sebelum kasus dugaan suap jabatan di Kabupaten Kuansing mencuat, KPK telah menangani enam perkara korupsi besar lain di Riau. Rentetan kasus tersebut dimulai dari korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2007, lalu suap pengadaan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2012.

Selanjutnya, KPK mengusut kasus suap alih fungsi hutan pada 2014, suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) pada 2021, dan pemotongan anggaran pada 2023. Lalu, OTT dugaan pemerasan di Pemerintah Provinsi Riau pada November 2025, yang saat ini perkaranya masih berproses di pengadilan.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Kuansing, Taufik menyayangkan wilayah tersebut kembali terjerat pusaran korupsi. Kasus teranyar ini menjadi operasi tangkap tangan kedua yang menjerat kepala daerah di sana.


Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (tengah. Foto: ANTARA/Rio Feisal.

Sebelumnya pada 2021, Bupati Kuansing periode 2021-2026, Andi Putra, juga telah diringkus dan diproses hukum oleh KPK. Andi terseret perkara suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU).

Dalam perkara terbaru kali ini, penyidik lembaga antirasuah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.