PDIP Masih Kaji Putusan MK

Jakarta: PDI Perjuangan belum menyatakan sikap final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu. Partai berlogo banteng bermoncong putih itu masih mengkaji putusan tersebut secara mendalam.

"Mari endepin dulu, kaji lebih mendalam, supaya publik tidak gaduh antara pro dan kontra seakan-akan partai politik menolak keputusan MK," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan ada dua kajian yang difokuskan. Pertama, seringnya MK memutus uji materi terkait pemilu dan menimbulkan kebingungan putusan mana yang final serta mengikat.

"PDI perjuangan memandangnya dari empat kali keputusan MK, pada akhirnya pertanyaan yang paling mendasar, yang final dan mengikat yang mana?" ujar Said.
 

Baca juga:  Cegah Kebuntuan, Nasdem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK

Kajian kedua yaitu menyoal putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Sebab, putusan tersebut menimbulkan perdebatan MK mengarah fungsi sebagai positif legislator.

"Kemudian yang kedua adalah, kami ingin berdiskusi di internal lebih dalam, apakah putusan terakhir sudah masuk MK pada positif legislator atau tetap fungsinya sebagai negatif legislator?" ujar Said.

Said mengatakan kajian internal PDIP dilakukan komprehensif. Nantinya, PDIP dipastikan segera menyatakan sikap.

"Apakah kami akan mengikuti atau mengambil posisi yang berbeda. Yang terpenting pada norma positifnya adalah, kalau norma A boleh dilakukan asal tidak bla, bla, bla. Begitupun sebaliknya, norma A tidak boleh dilakukan jika, dan begitu saja sebenarnya," sebut dia.

Dia menekankan bahwa urusan kajian MK tak bisa diburu-buru. Sebab, masih banyak persoalan bangsa hal yang perlu dipikirkan.

"Tidak boleh buru-buru supaya tidak membuat kegaduhan. Karena terlalu banyak urusan bangsa ini yang harus kita satu persatu kita selesaikan," jelas dia.