KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Tanpa Tebang Pilih

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tanpa pandang bulu. Benny belum mengetahui detail? ihwal kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan di lembaga antirasuah itu.

"Enggak tahu saya, intinya siapapun terlibat diproses, silahkan, asal jangan tebang pilih , jangan ada motif politik, balas dendam dan jangan diperalat," kata Benny, Senin, 26 Februari 2024.

KPK menaksir dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah.

KPK menyebut pokok perkara korupsi berkaitan dengan pasal kerugian negara. Namun, KPK belum merinci total angka kerugian negara akibat kasus yang sedang dalam tahap penyidikan itu.
 

Baca juga:  Tersangka Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK sebelumnya mengungkap ada lebih dari dua orang yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR. Namun, identitasnya masih dirahasiakan.

"Lebih dari dua orang tersangka," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Februari 2024.

Ali menjelaskan tersangka dalam kasus ini diduga memanipulasi pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan perabotan rumah dinas di DPR. Antara lain, lanjutnya, yang harusnya dibeli untuk mengisi ruang tamu, dan kamar tidur.

Sementara itu, Sekjen DPR Indra Iskandar yang sempat diperiksa KPK pada 31 Mei 2023 tidak menjawab pesan Media Indonesia terkait dugaan korupsi itu saat dihubungi, Senin, 26 Februari 2024. (MI/Akmal Fauzi)