Pelapor dan Saksi Kekerasan Seksual di Kupang Diminta Diberi Perlindungan

Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Dok. Medcom.id.

Pelapor dan Saksi Kekerasan Seksual di Kupang Diminta Diberi Perlindungan

Fachri Audhia Hafiez • 16 November 2026 20:38

Jakarta: Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap mahasiswi berusia 21 tahun diminta melindungi pelapor dan saksi. Hal ini dinilai penting untuk kebutuhan pengusutan perkara tersebut.

“Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026.
 


Kasus ini bermula saat korban RWM diajak oleh dua perempuan EK dan LS menuju rumah dinas Bupati Kupang dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Di lokasi tersebut, RWM diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh Yosef Lede. 

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang. Lalu, menemukan celana yang dikenakan korban saat peristiwa terjadi.

Terkait kondisi tersebut, Andreas mengingatkan aparat penegak hukum agar mewaspadai potensi tekanan atau intimidasi yang dapat memengaruhi keselamatan serta kebebasan korban dalam memberikan keterangan.

“Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak mana pun,” ucap Andreas.


Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Freepik.com.

Dia mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan terhadap RWM. Koordinasi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan pendamping dinilai krusial agar kebutuhan perlindungan teridentifikasi sejak awal.

“Pelapor dan saksi perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan persyaratan yang berlaku,” ucap Andreas.

Ia menambahkan pelapor dan saksi harus mengetahui jalur perlindungan yang tersedia apabila merasa terancam. “Informasi tersebut harus disampaikan secara langsung dan mudah dipahami, dengan tetap menghormati keputusan serta keadaan masing-masing,” ujar Andreas.

(Fachri Audhia Hafiez)