Nusron Wahid Bantah Menghilang

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membantah narasi yang menyebut dirinya menghilang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi di lingkungan BPN. Sambil berseloroh, Nusron menjelaskan bahwa dirinya saat itu hanya tengah melaksanakan ibadah salat.

"Ternyata salat tadi itu. Masa kita bisa menghilang kayak jin, ya?" ujar Nusron dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 18 September 2026.

Terkait namanya yang sempat disebut-sebut dalam penanganan kasus oleh lembaga antirasuah, Nusron mengaku menghormati serta siap kooperatif membantu seluruh alur penegakan hukum di KPK. Ia berharap kasus ini menjadi momentum percepatan pembenahan dan pembersihan birokrasi di internal kantor pertanahan secara komprehensif.

"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan," ungkap Nusron.

Saat ditanya mengenai substansi duduk perkara yang menyeret pihak swasta, Nusron enggan berspekulasi dan memilih menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian materiil kepada penyidik KPK. Di tengah sorotan kasus korupsi tersebut, Nusron memastikan roda operasional dan pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan normal tanpa kendala.

"Insyaallah tidak terganggu. Kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan. Peralihan hak 10 hari tetap jalan, Pengukuran Terjadwal tetap jalan," pungkas Nusron.

Gedung Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, APD, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.