Kapolri Suyudi Ario Seto, dok: tangkapan layar YouTube
Kapolri Ungkap Kronologi Lengkap Penyadapan LSP Cs
Putri Purnama Sari • 12 November 2026 09:38
Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penegakan hukum.
"Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik," kata Suyudi.
Kasus ini bermula dari dugaan perintah penyadapan secara lisan oleh sejumlah pihak. Aktivitas tersebut kemudian diduga dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.
Persoalan mulai terungkap setelah muncul dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan itu selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Kronologi Dugaan Modus Penyadapan Ilegal
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri, dugaan modus operandi dalam kasus ini terdiri atas lima tahapan, mulai dari perintah penyadapan hingga penghapusan data.1. Perintah Penyadapan
Dugaan penyadapan bermula dari perintah Jenderal berinisial LSP melalui SU, yang kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, instruksi itu tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
2. Provisioning atau Memasukkan Nomor Target ke Sistem
Tahap berikutnya adalah provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan. Dalam proses ini, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terkait keterlibatannya dalam perkara pro justitia atau proses penegakan hukum.
"Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia," ujar Suyudi.
3. Pelaksanaan Penyadapan
Setelah nomor dimasukkan ke sistem, petugas diduga melakukan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas kemudian mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
4. Pelaporan Hasil Penyadapan
Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pihak-pihak terkait. Pelaporan tersebut diduga dilakukan mulai dari Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
5. Penghapusan Data Hasil Penyadapan
Tahap terakhir terjadi pada Oktober 2026. AS diduga memerintahkan Tim TSU untuk menghapus data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX.
Selain penghapusan data, AS juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
"Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," kata Suyudi.
Dua Jalur Provisioning dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Suyudi Ario Seto, dok: tangkapan layar YouTube
Dalam pemaparannya, Kapolri juga menjelaskan adanya dua jalur provisioning yang digunakan dalam aktivitas penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
1. Jalur A: Jalur Resmi
Jalur resmi merupakan mekanisme penyadapan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.
Prosesnya diawali dengan surat permohonan dari penyidik yang dilengkapi sejumlah dokumen, seperti laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya.
Setelah itu, permohonan akan melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum akhirnya dilaksanakan oleh Tim TSU.
2. Jalur B: Jalur Internal atau Atensi
Berbeda dengan jalur resmi, jalur internal atau atensi diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP," ungkap Suyudi.
Proses kemudian dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan provisioning oleh Tim TSU.
Kapolri menjelaskan kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilakukan melalui jalur resmi.
Aturan Penyadapan yang Diduga Dilanggar
Kapolri turut menjelaskan ketentuan penyadapan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.Dalam aturan tersebut, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Permohonan juga harus memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Proses provisioning hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan pun harus digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data hasil penyadapan harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan Bareskrim Polri.