Usut Tuntas, KPK Diminta Menjauhkan Kepentingan Politik dalam Kasus Korupsi Google Cloud

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas dugaan rasuah dalam pengadaan Google Cloud secara independen. Perkara itu diharap tidak dijadikan alat barter politik.

"Dukungan penuh untuk KPK sangat penting, jangan sampai kasus ini digembosi, atau dijadikan alat barter politik," kata mantan Penyidik KPK M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Senin, 8 September 2025.

Praswad meminta KPK berani menindak semua orang yang terlibat dalam perkara itu. Pengusutan diharap tidak hanya menyasar pinggiran kasus.

"Jika KPK hanya berhenti di pinggiran kasus, maka sama saja membiarkan alokasi dana pendidikan dijarah oleh segelintir elite," ujar Praswad.
 

Baca juga: Kasus Korupsi Pengadaan Google Cloud dan Chromebook Dinilai Berbeda

Praswad meyakini rasuah terkait pengadaan Google Cloud merupakan kasus besar. Sebab, proyek itu memakan dana hingga triliunan rupiah.

"Menyalahgunakan dana pendidikan, apalagi dalam jumlah triliunan rupiah, bukan hanya korupsi biasa, tetapi merampas hak generasi masa depan," ucap Prasewad.

Sebelumnya, KPK membuka penyelidikan dugaan rasuah pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Perkara itu awalnya terkait pengadaan sistem Chromebook, dan Google Cloud, namun, harus dipisah karena sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Chromebook—nya sudah pisah (ditangani Kejagung), ada Google Cloud dan lain-lain (yang masih ditangani KPK), bagian dari itu," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin, 21 Juli 2025.

KPK tidak bisa mengusut kasus korupsi yang sudah ditangani penegak hukum lain. Karena Kejagung sudah menetapkan tersangka, dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook harus dipisah, dengan Google Cloud.