Respons Istana Saat Jokowi dan Sejumlah Menteri Disebut-sebut di Sidang MK

Jakarta: Istana Negara disebut memantau jalannya persidangan sengketa Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri disebut-sebut dalam sidang persidangan tersebut.

"Kita pantau persidangan," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Namun, Moeldoko tak merespons dengan lugas soal pengajuan yang disampaikan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil sejumlah menteri. Semua pihak diminta mengikuti proses persidangan yang berlangsung.

"Ya kita ikuti," ujar dia.

Sebelumnya, pihak AMIN dan Ganjar-Mahfud kompak meminta MK menghadirkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan beberapa pembantu Jokowi lainnya. Pengajuan disampaikan berkaitan politisasi bansos selama kampanye Pemilu 2024.
 

Baca juga: MK Didesak Panggil 4 Menteri Terkait Bansos

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengaku heran dengan pengajuan yang disampaikan AMIN dan Ganjar-Mahfud. Menurut dia, tidak ada relevansinya sengketa PHPU dengan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pada kasus yang lain lagi kalau dia mau perkarakan (bansos). Kalau dia mau perkarakan di kasus yang lain, bukan pada sengketa pemilu. Apa urusannya bansos dengan sengketa pemilu? di MK kok bicara bansos?," papar Ali.

Menurut Ngabalin, pihak AMIN dan Ganjar-Mahfud seharusnya fokus pada hasil pemilihan. Sehingga, jangan sampai sengketa Pemilu 2024 merembet ke persoalan lain.

"Itu sebabnya MK itu adalah sebuah institusi yang keputusannya final and binding (final dan mengikat). Jadi bagusnya perkara ini dia tidak merembet ke sana ke mari," ujar dia.