Komisi III Beberkan 4 Pilar Hukum dalam Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.

Komisi III Beberkan 4 Pilar Hukum dalam Perampasan Aset

Siti Yona Hukmana • 19 November 2026 11:13

Jakarta: DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Ada empat pilar arsitektur hukum dalam regulasi tersebut.

"Pilar pertama, asas dan ruang lingkup," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.

Habiburokhman mengatakan asasnya menghormati hak asasi manusia (HAM) dan proporsionalitas. Lalu, ada perluasan ke kejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati koruptor. 

Pilar kedua, prosedur presisi dengan mekanisme non-conviction based dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan abuse of power. 

Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset. Foto: Tangkapan layar YouTube TV Parlemen.

Pilar ketiga, tata kelola dan transparansi. Pengelolaan siklus penuh oleh badan profesional independen berbasiskan sistem informasi aset. 

Pilar keempat, restorasi berkeadilan, jaminan pengembalian aset kepada korban, dan perlindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.

Habiburokhman menyebut Komisi III juga telah melakukan uji tuntas substansi. Ada 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. 

"Kita yang paling penting itu di awal melakukan penyempurnaan judul. Tadinya judulnya adalah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana saja. Karena masukan dari masyarakat sipil, maka kita memfokuskan ya, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya. Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi," terang Habiburokhman.

(Siti Yona Hukmana)