DPR: RUU Perampasan Aset Atur Pengembalian Hasil Investasi Bodong ke Korban

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan salah satu pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset adalah hasil rampasan dari tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong atau sejenisnya. Hasil investasi bodong nantinya harus langsung dikembalikan kepada para korban.

RUU itu mengatur agar rampasan aset tindak pidana penipuan investasi bodong bukan dikembalikan ke negara. Habiburokhman mengatakan sejauh ini masih sangat banyak korban berbagai kasus investasi bodong yang kerugiannya belum pulih, meski perkaranya sudah inkrah.

"Selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, juga termasuk tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti contohnya kejahatan di bidang finansial dan investasi dengan skema Piramida Ponzi, manipulasi pasar keuangan atau investasi fiktif atau bodong," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 5 November 2026.

Menurut Habiburokhman, undang-undang itu secara utamanya mengatur soal perampasan aset terkait tindak pidana korupsi. Meski, ada tambahan beberapa tindak pidana lain yang secara terbatas maupun memiliki karakteristik mirip dengan tindak pidana korupsi.

"Jadi undang-undang ini utamanya adalah perampasan aset terkait tindak pidana korupsi," kata Habiburokhman.

Komisi III DPR RI kembali melanjutkan rapat pembahasan RUU Perampasan Aset, Kamis, 5 November 2026. Foto: Istimewa.

Habiburokhman mengatakan pihaknya juga mengusulkan agar RUU itu bisa tetap melakukan perampasan terhadap kasus-kasus investasi bodong yang sudah terjadi. Dari aspirasi yang diterima, menurut Habiburokhman, banyak korban yang nasibnya terkatung-katung karena investasi bodong sejak dua tahun lalu.

"Dalam banyak kasus, banyak pelaku tindak pidana ekonomi, investasi bodong itu pasang badan. 'Nggak apa-apa saya dipenjara 5 tahun, 10 tahun, tapi asetnya sudah triliunan'," kata Habiburokhman.

Bahkan, kata Habiburokhman, ada beberapa terpidana kasus investasi bodong yang sudah bebas. Namun, kerugian dari para korbannya masih belum terpulihkan.

"Dengan undang-undang ini kita ingin pastikan korban ya segera mendapat hasil dari aset-aset yang dirampas, ya kalau perlu tanpa pengadilan," kata Habiburokhman.