ICW Desak Wamenkumham Mengundurkan Diri dari Jabatan

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, dia sudah menyandang status tersangka atas kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

"Indonesia Corruption Watch mendesak agar saudara Eddy OS Hiariej segera mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sebab, dirinya telah menyandang status sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi sebagaimana disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu," kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 6 Desember 2023.

Kurnia menilai pengunduran diri penting bagi Eddy agar bisa fokus dalam menjalani perkara tersebut. Selain itu, status tersangka tidak pantas untuk pejabat yang mengurusi masalah hukum dan HAM di Indonesia.

"Hal ini penting agar saudara Eddy dapat lebih fokus pada proses hukumnya. Lagipun, secara etika, tidak pantas jabatan selevel Wamenkumham dengan kewenangannya yang cukup besar diisi oleh seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi," ucap Ali.

Baca:  KPK Ingatkan Wamenkumham Cs Kooperatif Saat Dipanggil Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diminta turun tangan. Kepala Negara tidak boleh lepas tangan saat ada bawahannya menyandang status tersangka.

"Jika tidak dilakukan (pengunduran diri Eddy), kami mendorong Presiden Joko Widodo memberhentikan yang bersangkutan," ujar Ali.

KPK telah mencegah Eddy dan tiga pihak berperkara lainnya dalam kasus ini. KPK berhati-hati dalam mengusut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy. Rencana memeriksa pun tidak bakal dilakukan dengan gegabah.

"Kita tentunya aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menyikapi masalah hukum itu tentunya memeriksa dengan baik, cermat," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Medcom.id, Selasa, 21 November 2023.

Johanis juga sudah mewanti-wanti bawahannya dalam penanganan perkara ini. Kecermatan dalam pencarian bukti wajib diprioritaskan.

"Saya selalu meminta kepada teman-teman untuk menjalankan tugas harus teliti dan cermat, lihat undang-undang, lihat fakta hukum yang terjadi, jadi kita tidak gegabah," ujar Johanis.