Ketua Banggar DPR Tepis Isu APBN 2026 Bakal Jebol

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menepis isu miring yang menyebut kondisi APBN 2026 dalam posisi terancam. Said memastikan bahwa indikator ekonomi makro dan kinerja fiskal nasional saat ini masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tekanan global.

"Belakangan santer beredar isu dan kabar saldo APBN menipis, defisit APBN akan menyentuh lebih dari 3 persen di akhir tahun, bahkan isu tentang APBN 2026 bisa jebol. Kita harus apresiasi dan respons bijak sejumlah kritik, dan alarm untuk waspada dari sejumlah pengamat, dan akademisi tersebut. Saya menganggapnya itu sebagai rasa sayang dan peduli," ujar Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
 

Said memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,6 persen menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional. Kinerja APBN pada periode yang sama juga mencatatkan angka positif dengan pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy), ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun.

Terkait kabar yang menyebut saldo APBN tinggal Rp120 triliun, Said menjelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari tahun 2025 tercatat masih utuh sebesar Rp420 triliun.

"Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang-Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," tegasnya.


Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Foto: Dok. Istimewa.

Meskipun strategi percepatan belanja berkonsekuensi pada pelebaran defisit, Said menilai angka defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen PDB masih dalam rentang terkendali. Ia memprediksi hingga akhir tahun defisit APBN akan berada di kisaran 2,56 persen PDB, lebih rendah dari pagu rencana awal sebesar 2,68 persen PDB.

Namun, Said juga mewanti-wanti tantangan besar pada kuartal II 2026, seperti kenaikan harga komoditas dan depresiasi rupiah. Ia mendukung penuh langkah "safe mode" yang diaktivasi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui kebijakan refocusing anggaran hingga pembentukan Bond Stabilizer Fund.

"Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor-sektor ini tumbuh lebih ekspansif. Jika industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangannya tumbuh, maka kebutuhan penyerapan lapangan kerja pada sektor formal juga akan lebih besar lagi," ucap Said.