Menhut Raja Juli Usulkan Pembentukan Badan untuk Selesaikan Konflik Agraria

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengusulkan pembentukan badan atau lembaga baru untuk menyelesaikan konflik agraria. Nantinya badan atau lembaga tersebut bertugas mengkoordinasikan menteri dan aparat penegak hukum untuk membuat kesepakatan pelepasan lahan yang sudah dikuasai rakyat.

Usulan itu disampaikan Raja Juli saat pemerintah dan DPR melakukan dialog dengan sejumlah serikat tani, di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025. Dialog ini terasa spesial karena para petani diterima langsung untuk berdialog di DPR dalam momen Hari Tani Nasional

"Saya tidak tahu apakah itu komite, apakah itu badan yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi termasuk dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan," ujar Raja Juli, dalam program Breaking News Metro TV.

Raja Juli mengaku para menteri rentan menghadapi kendala dalam menyelesaikan konflik agraria. Tanah-tanah tersebut memang dikuasai masyarakat selama puluhan tahun, tetapi masih tercatat secara legal sebagai aset negara.
 

Baca:  KPA: Bisnis Perkebunan Jadi Pemicu Konflik Agraria Tertinggi Selama 2 Dekade

 
Menteri yang bersangkutan tidak bisa membuat keputusan untuk melepas tanah negara tersebut. Jika demikian, menteri tersebut, menurut Raja Juli, bisa dipenjara karena telah merugikan negara.

Dia mencontohkan kasus reforma agraria di PTN, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Secara faktual ,masyarakat sudah lebih lama di sana memenuhi kriteria 20 tahun penguasaan secara efektif.

"Tapi ketika akan diproses di BPN pasti adalah aset negara tercatat di BUMN tercatat disimak ke Menteri Keuangan, sehingga kalau nanti dilepas oleh ATR/BPN pasti masuk penjara karena dianggap turut serta melakukan kerugian negara,” kata Raja Juli
 
Dalam 10 bulan terakhir, Raja Juli mengaku berhasil melepaskan 20 hektare kawasan hutan untuk redistribusi tanah.

"Artinya sudah masuk ke Pak Nusron. Di beberapa tempat rinciannya ada, tapi belum tentu itu punya KLHK,” tuturnya.