Pengangkatan Pj Kepala Daerah Diduga untuk Memenangkan Prabowo-Gibran

Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Pengangkatan Pj Kepala Daerah Diduga untuk Memenangkan Prabowo-Gibran

Fachri Audhia Hafiez • 1 April 2024 17:48

Jakarta: Djohermansyah Djohan selaku ahli otonomi daerah yang dihadirkan kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menilai pengangkatan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkontribusi memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dukungan dan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada paslon 02 (Prabowo-Gibran) nyata tampak dalam kebijakannya dalam perbuatan, tindakan, dan ucapannya saat sebelum dan pada saat masa kampanye Pilpres 2024, terkait dengan pengangkatan Pj Kepala Daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan paslon 02," kata Djohermansyah di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Djohermansyah mengatakan bahwa para pakar sudah mengingatkan Jokowi agar mengadopsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Caranya dengan merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Tapi Presiden tidak mempedulikannya," ujar dia.
 

Baca juga: Panggil 4 Menteri, Hanya Hakim Konstitusi yang Boleh Bertanya

Dia menuturkan model pengangkatan Pj kepala daerah dari aparatur sipil negara (ASN) di daerah otonom tersebut banyak kelemahannya. Lalu, mencederai demokrasi, tak punya legitimasi, tidak punya visi-misi, seleksinya rentan nepotisme, hingga relasi dengan DPRD dan tokoh masyarakat susah
terjalin.

"Juga orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tak ada biaya yang dikeluarkan, dan pengisian dapat dilakukan
dengan cepat sesuai interest presiden," ujar Djohermansyah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pj kepala daerah berwenang melakukan mutasi walaupun tanpa izin Kemendagri. Mutasi ini, kata dia, senjata ampuh Pj kepala daerah terhadap pejabat pemda idealis yang berani menolak perintahnya.

Situasi tersebut juga dapat dimanfaatkan. Khususnya bagi pihak yang tak membantu memenangkan kubu Prabowo-Gibran.

"Akibatnya, perangkat pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang serta jaringannya untuk membantu memenangkan paslon 02, dan dengan menangnya sekali putaran 02, amanlah jabatan mereka," kata Djohermansyah.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)