Penerbangan lampion dalam perayaan Waisak 2025. Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim
Jakarta: Ribuan umat Buddha melaksanakan doa pada puncak Tri Suci Waisak di Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah pada Senin malam, 12 Mei 2025. Penerbangan lampion dilakukan di sejumlah titik secara terjadwal.
Penerbangan lampion dilakukan lebih dulu bagi pengunjung yang sudah dikoordinasi panitia Waisak. Penerbangan awal lampion dilakukan di sisi utara Candi Borobudur.
Sementara, sesi berikutnya dilakukan tak lama setelah puncak perayaan detik-detik Tri Suci Waisak Nasional 2569 BE/2025 yang jatuh pada pukul 23.55.29 WIB.
Puncak Tri Waisak di Magelang menjadi terpopuler di Kanal Nasional Metrotvnews.com. Berita terpopuler lain, terkait kasus perdagangan orang.
Kasus tindak pidana perdagangan orang (
TPPO) dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri kembali menjadi sorotan. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) jadi korban modus lancung ini.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mengimbau masyarakat berhati-hati menangkap peluang kerja di luar negeri agar tidak jadi korban TPPO. Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KemenP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga mengungkapkan ada beberapa indikasi TPPO bermodus pekerja migran.
"Harus waspada akan ciri-ciri sebagai berikut, seperti pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ruang gerak saat di negara penempatan dibatasi," kata Mangiring, Selasa, 13 Mei 2025.
Berita terpopuler lain, mengenai preman di Jawa Timur. Polda Jawa Timur menangkap 1.645 pelaku
premanisme dan kriminalitas jalanan dari total 1.312 kasus. Mereka diamankan melalui Operasi Pekat Semeru 2025.
"Operasi ini adalah upaya preventif dan preemtif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Ribuan pelaku itu mencakup aksi premanisme, pemalakan, penjambretan, hingga gangguan keamanan lainnya," kata Kepala Bagian Pengendalian Operasi Biro Operasi Polda Jatim, AKBP I Made Dhanu Wardana, Selasa, 13 Mei 2025.
Berita terpopuler selanjutnya, mengenai laporan kekayaan pejabat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 11.114 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (
LHKPN), per 9 Mei 2025. Hal ini bisa menjadi acuan, untuk memberikan konsekuensi ke mereka.
“LHKPN bisa menjadi salah satu basis pemberian
reward atau
punishment,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Mei 2025.
Berita terkait terus diperbarui. Simak berita selengkapnya hanya di Kanal Nasional Metrotvnews.com.