Podium MI: Menguras Kesabaran

INDONESIA barangkali salah satu negara yang paling sabar. Negara ini boleh jadi juga termasuk yang paling malang. Atau kedua-duanya, paling sabar paling malang pula.

Di negeri ini, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Mereka diminta berhemat ketika harga-harga melonjak. Diminta tetap tenang ketika lapangan kerja susah dan PHK di mana-mana. Diminta maklum ketika pelayanan publik buruk. Diminta mengencangkan ikat pinggang ketika penerimaan negara anjlok sementara utang terus membengkak.

Semua itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan, rakyat selalu sabar. Sekali-kali memang meletup. Tensi terkadang tinggi, tapi lebih banyak sabarnya, maklumnya, nrimonya. Paling ngedumel. Gondok setengah mati.
 

Bagaimana dengan pejabat? Inilah yang membuat negeri ini layak disebut negeri paling malang. Ketika rakyat dipaksa prihatin, pejabat tak pernah mati angin. Tatkala rakyat dipaksa mengencangkan gesper, mereka justru terus melonggarkan kancing celana karena perut rakusnya sudah terlalu besar. Berapa jumlah mereka? Yang pasti banyak. Teramat banyak.

Belum lama ini, kesabaran rakyat lagi-lagi diuji. Praktik korupsi lagi-lagi dipertontonkan ke publik. Korupsi memang bukan barang baru di Republik ini. Ia bahkan seolah sudah menjadi tradisi di kalangan pengelola negeri. Namun, yang terjadi akhir-akhir ini tetap saja mengganggu emosi.

Rasuah melanda Badan Gizi Nasional (BGN). Bukan pegawai atau pejabat rendahan, melainkan tiga pucuk pimpinan yang diduga melakukan. Ada bekas Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakil kepala, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Kesalahan mereka? Apalagi kalau bukan dugaan menggunakan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan untuk merampok uang negara. Modusnya tak tanggung-tanggung. Keterlaluan. Menyakitkan. Menguras kesabaran.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman bilang, Dadan cs diduga mengatur proses verifikasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga menjadi milik yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Modus lainnya, Dadan dkk melakukan mark-up pengadaan barang dan jasa. Berapa cuan yang mereka gasak? Miliaran rupiah per hari. Gila, nggak? Wajar kalau publik marah semarah-marahnya. Lumrah kalau kata-kata paling kasar membanjiri mereka.

Dadan cs betul-betul raja tega. Tapi, pasti bukan cuma mereka. Masih ada yang lain. Sonny katanya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dia pun telah menyebut sedikitnya 26 nama yang juga korupsi. Semestinya pengajuan JC itu dikabulkan. Seharusnya Korps Adhyaksa tak cuma berhenti di ketiga nama. Itu kalau mereka punya kemauan, memiliki nyali, untuk betul-betul mengungkap praktik jahat di BGN. Kita tunggu saja.

Kasus korupsi tak cuma di tubuh BGN, di proyek Makan Bergizi Gratis alias MBG. Dalam waktu hampir bersamaan, KPK juga membongkar praktik lancung di institusi imigrasi. Sejumlah orang, termasuk eks Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, jadi tersangka. Kata KPK, Silmy mendapat jatah Rp100 juta setiap Jumat. Artinya, saban bulan dia dapat Rp400 juta. Edan, kan? Wajar jika kata-kata kebun binatang menghambur dari mulut masyarakat.


Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Foto: MI/Ebet.

Sebelumnya, publik juga disuguhi cerita mengenai setoran miliaran rupiah yang mengalir deras di sektor Bea dan Cukai. Bahkan ada pegawai yang disebut-sebut mendapatkan Rp5 miliar per bulan. Jauh sebelumnya, rakyat disajikan kisah seorang bekas pejabat Mahkamah Agung menimbun uang hampir Rp1 triliun di rumahnya. Nggak kebayang seberapa banyak uang itu.

Begitulah negeri ini. Korupsi memang dibenci rakyat, tapi ia disukai pejabat laknat. Kasus di BGN dan di imigrasi hanyalah sedikit contoh dari banyaknya parade kerakusan. Saganya berbeda-beda. Pelakunya berganti-ganti. Seragamnya tidak sama. Akan tetapi, benang merahnya satu; jabatan diperlakuan sebagai tambang pribadi. Sudah lama ketamakan itu dipentaskan, berlanjut hingga sekarang, dan kiranya akan bertahan di masa-masa mendatang.

Ironisnya lagi, korupsi tak kenal situasi. Pun ketika negara tidak sedang baik-baik saja seperti saat ini. Di saat harga minyak dunia naik tinggi hingga berimbas pada meroketnya harga BBM di dalam negeri, nilai tukar rupiah anjlok, dan saham hancur-hancuran. Daya beli masyarakat melemah. Rakyat bawah terimpit, kelas menengah tertekan. Demikian halnya dengan keuangan negara. Tapi, bagi pejabat tamak, semua itu bukan penghalang untuk memuaskan keserakahan. Nafsu untuk korupsi tetap berapi-api.

Ketika negara sulit, rakyat pasti mau ikut mengatasi kesulitan. Namun, ketika negara sedang susah sementara para pejabatnya surplus libido bermewah-mewah dan terus melakukan rasuah, kesabaran akan menemukan batasnya. Kemarahan bakal mudah tersulut. Sebab, yang dirampok bukan hanya uang negara, duit rakyat. Yang dicuri adalah harapan. Yang dijarah adalah kepercayaan. Yang digarong adalah masa depan.

Entah salah apa bangsa ini. Entah sampai kapan ujian kesabaran itu mesti dilakoni. Yang pasti ia tak akan usai dalam hitungan tahun, bulan, apalagi hari. Korupsi belum akan mati karena risikonya mini. Kenapa harus takut korupsi kalau hukumannya ringan dan bisa cincai? Mengapa harus berhenti korupsi jika setelah keluar dari penjara masih bisa bergelimang harta lantaran RUU Perampasan Aset nggak kelar-kelar juga? Mengapa harus jera kalau mantan koruptor masih dihormati bahkan diganjar Bintang Mahaputera?