KPK Gagal Periksa Eks Wakil Ketua DPRD Sampang yang Lagi Dipenjara

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fauzan Adima (FA) terkait dugaan rasuah pengurusan dana hibah di Jawa Timur pada Kamis, 24 Oktober 2024. Dia periksa di Rutan Sampang karena sedang menjalani masa pemenjaraan.

“(FA) diperiksa sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Tessa menjelaskan permintaan keterangan itu gagal dilakukan. Sebab, kuasa hukum Fauzan tidak hadir.

“Tersangka hadir namun tak didampingi Penasehat hukum sehingga penyidik belum bisa masuk pada materi perkara,” ujar Tessa.
 

Baca juga:  KPK Sebut Duit Suap Dana Hibah Sudah Dibelanjakan Tersangka dan Keluarganya

Fauzan kini tengah menjalani hukuman penjara atas kasus pencemaran nama baik. Di sisi lain, dia terseret kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jatim oleh KPK.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara. 

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar. 

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.